Pembahasan RAPBD 2027 Rampung, Anggaran Infrastruktur Jadi Perhatian

Banjarmasin, Duta TV — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati sejumlah poin penting dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Salah satu perhatian utama adalah penyesuaian transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi postur pendapatan dan belanja daerah.
Dalam pemaparannya, TAPD menyampaikan adanya peningkatan rencana pendapatan daerah tahun 2027 dibandingkan pagu sebelumnya. Namun, tidak seluruh komponen transfer mengalami kenaikan. Berdasarkan catatan, Dana Bagi Hasil (DBH) cenderung meningkat, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan, serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan bantuan keuangan antardaerah tetap. Dari sisi belanja, pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan belanja wajib telah terpenuhi. Sementara itu, anggaran belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat, mulai dari jalan, irigasi, jaringan, hingga gedung dan bangunan.
Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, menegaskan dalam pembahasan RAPBD 2027 terdapat sejumlah kecil penyesuaian yang masih perlu disempurnakan sebelum dibawa ke rapat paripurna. Menurutnya, peningkatan target pendapatan yang disampaikan sejumlah perangkat daerah akan diselaraskan dengan kebutuhan serta prioritas penganggaran.
“Rasa syukurnya atas selesainya tahap akhir pembahasan ini dan telah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna pada tanggal 23 mendatang. “Pada arahnya tadi sudah ada juga peningkatan, pihak SKPD menjelaskan ada peningkatan pendapatan. Nah, tentu peningkatan itu ada pengisian nanti di mana letaknya, itu misalnya nanti pihak SKPD bekerja sama sesuai dengan aturan dan PMK yang disampaikan,” ujar H. Supian HK. (Catatan redaksi: Transkrip kutipan menyebut tahun 2023 dan istilah pmg/pmj, telah disesuaikan agar selaras dengan konteks berita RAPBD 2027).
Dalam rapat pembahasan ini, TAPD juga menyoroti kebutuhan tambahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak untuk kabupaten dan kota. Tambahan tersebut bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Rokok.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti





