Kemendes PDT Perkuat Sinergi Percepat Penurunan Stunting di Desa
Banjarmasin, Duta TV — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus memperkuat sinergi untuk mempercepat penurunan stunting di tingkat desa. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam mempercepat penurunan stunting melalui penguatan pembangunan sumber daya manusia sejak tingkat keluarga.
Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan dari pusat hingga desa, termasuk puskesmas, posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Wamendes juga menekankan pentingnya penggunaan data akurat sebagai dasar penentuan kebijakan dan intervensi.
Melalui monitoring dan evaluasi, pemerintah daerah diminta mengidentifikasi program yang telah berhasil, kendala di lapangan, serta menetapkan langkah tindak lanjut dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
“Perkuat konvergensi, jangan bekerja sendiri-sendiri. Penurunan stunting bukan hanya kerja pemerintah pusat, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat,” tegas Ahmad Riza Patria.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalsel, Galuh Tantri Narinda, menyebut monitoring dan evaluasi ini penting untuk meningkatkan kinerja KPM, TPK, dan kader posyandu.
Ketiganya dinilai menjadi ujung tombak pencegahan stunting karena berhubungan langsung dengan masyarakat, mulai dari memantau pertumbuhan balita, mendampingi ibu hamil, hingga mengenali kondisi keluarga yang membutuhkan intervensi.
“Para kader memiliki peran langsung dalam memantau tumbuh kembang balita, mendatangi rumah ibu hamil, serta mengenali kondisi keluarga di lingkungan masing-masing,” ujar Galuh Tantri Narinda.
Galuh menambahkan, tahun ini terdapat 12 perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting melalui berbagai program. Di antaranya pembinaan posyandu, penguatan ketahanan pangan keluarga, bantuan benih sayuran, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan fasilitas sanitasi.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat dengan menempatkan desa sebagai garda terdepan pencegahan stunting.
Hasil evaluasi diharapkan tidak sekadar menjadi laporan, melainkan ditindaklanjuti melalui program nyata agar setiap ibu mendapatkan pendampingan dan setiap anak dapat tumbuh sehat serta optimal.
Reporter: Mawardi
