Dispora Kalsel Gelar Rakor Eksposé Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan 2026
Banjarmasin, Duta TV — Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Eksposé Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026, di Banjarmasin, Rabu (9/11/2026) siang.
Kegiatan ini melibatkan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, BNN Kalimantan Selatan, BPS Kalimantan Selatan, Badan Riset dan Inovasi Daerah, organisasi kepemudaan, serta sejumlah SKPD terkait.
Dalam rapat tersebut, Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP menjadi salah satu fokus pembahasan.
Berdasarkan data IPP tahun 2025 yang dirilis pada 2026, Kalimantan Selatan mencatatkan Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 64,47.
Meski menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat sejumlah domain yang memerlukan perhatian, terutama pada aspek ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender.
Pada data tahun 2024, domain pendidikan dan pelatihan mencapai 75,17, sementara domain kesehatan berada di angka 72,45.
Sedangkan domain ketenagakerjaan layak tercatat 59,51, dan domain partisipasi serta kepemimpinan menjadi yang terendah dengan angka 42,38.
Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pemuda perlu diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan keterlibatan pemuda dalam organisasi dan pengambilan keputusan.
“Kita ingin membangun sinergi antar Dispora se-Kalimantan Selatan, juga melakukan sinkronisasi, agar terbangun sinergi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda. Melalui forum ini, kita berharap ini menjadi tugas besar dan langkah kolektif untuk meningkatkan kualitas pemuda,” ucap Pebriadin Hafiz, Kadispora Kalsel.
Melalui rapat koordinasi ini, Dispora Kalsel juga mengharapkan masukan dan rekomendasi dari para narasumber, guna merumuskan strategi serta langkah konkret dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan kepemudaan.
Salah satu perhatian utama adalah rendahnya capaian domain partisipasi dan kepemimpinan, yang dinilai perlu mendapatkan intervensi melalui program pemberdayaan dan pelibatan pemuda secara lebih luas.
“Ada beberapa penekanan terkait IPP di Kalimantan Selatan. Secara persentase, terdapat peningkatan dari tahun 2024 ke 2025, namun masih ada beberapa kelemahan pada sejumlah domain, salah satunya domain partisipasi dan kepemimpinan. Tentunya kita akan mendengarkan beberapa narasumber, dengan harapan kita mendapatkan strategi dan langkah yang tepat untuk meningkatkan pembangunan pemuda di Kalimantan Selatan,” ujar Budiono, Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel.
Melalui sinkronisasi program dan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, hasil rapat koordinasi ini diharapkan mampu melahirkan langkah strategis dan terukur.
Sehingga pembangunan kepemudaan di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada peningkatan angka indeks, tetapi juga mampu menciptakan pemuda yang berdaya saing, mandiri, dan aktif berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Reporter: Nina Megasari
