Karhutla Mulai Reda, Kalsel Tarik Personel Gabungan – Tutup Dapur Umum
Banjarbaru, DUTA TV — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai mengembalikan personel gabungan dari sejumlah instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah (OPD) ke satuan atau instansi masing-masing, menyusul hasil rapat evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 6 November 2026.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat yang menyepakati pengembalian seluruh personel gabungan yang sebelumnya terlibat dalam penanganan karhutla.
Seiring dengan kebijakan tersebut, operasional dapur umum yang selama ini memberikan dukungan permakanan bagi petugas dan relawan di lapangan juga dihentikan.
“Untuk dapur umum, pelayanan terakhir kami adalah menyiapkan permakanan makan malam pada 7 November. Terhitung mulai 8 November, operasional dapur umum sudah dihentikan seiring dengan dikembalikannya personel gabungan ke instansi masing-masing,” jelasnya, Banjarbaru, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, penghentian operasional dapur umum dan pengembalian personel bukan berarti penanganan karhutla sepenuhnya berakhir.
Seluruh personel tetap diminta bersiaga di instansi masing-masing untuk mengantisipasi perkembangan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Yofie Fahromi, menjelaskan bahwa pihaknya masih terlibat dalam kegiatan pemantauan dan patroli rutin, khususnya untuk mendukung upaya pemadaman serta pembasahan lahan.
Menurutnya, patroli tetap dilaksanakan setiap hari sebagai langkah antisipasi apabila masih ditemukan titik panas (hotspot) maupun titik api (firespot) yang berpotensi memicu kebakaran kembali.
“Untuk kami, selain sebelumnya terlibat dalam operasional dapur umum, juga ikut dalam kesatuan pemadaman dan pembasahan. Karena itu, setiap hari kami masih melaksanakan patroli dan pemantauan untuk mengantisipasi apabila muncul hotspot atau firespot baru,” ungkap Yofie.
Patroli yang dilakukan personel Dinas Sosial saat ini difokuskan di kawasan Gunung Damar, khususnya wilayah ring sebelumnya menjadi salah satu area penanganan karhutla.
Dengan pengembalian personel gabungan tersebut, penanganan karhutla selanjutnya lebih diutamakan melalui optimalisasi peran pemerintah kabupaten/kota sesuai wilayah kewenangan masing-masing.
Kendati demikian, pemantauan dan patroli rutin oleh personel terkait tetap dilaksanakan sebagai bagian dari deteksi dini guna mengetahui potensi munculnya titik api serta mencegah kebakaran meluas kembali.(pr)
