Anggaran Mitra Komisi II ‘Terjun Bebas’, Target Ekonomi 8,1 Persen Terancam Meleset
BANJARMASIN, DUTA TV – Target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 8,1 % pada 2029, dipertanyakan Komisi II DPRD Kalsel. Pasalnya, sejumlah organisasi perangkat daerah yang menjadi motor sektor ekonomi, justru mengalami pemangkasan anggaran cukup drastis pada APBD 2027.
Kondisi ini terungkap dalam rapat pembahasan rancangan APBD 2027, bersama sejumlah mitra kerja Komisi II DPRD Kalsel. Komisi II menilai, pemangkasan anggaran yang terlalu dalam, berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.
Anggota Komisi II Firman Yusi menyebut, salah satu contoh seperti Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam di bawah Dinas Perindustrian, anggarannya justru mengalami pengurangan. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian, karena Sektor Pendidikan dan Ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
“Pada prinsipnya sebenarnya anggaran-anggaran OPD ini secara persentase, persentase naik. Jadi yang semula di bawah 3% jadi sekitar tadi 5% kita perhitungkan, ini naik persentasenya tapinya. Tapi secara angka, semua SKPD ini terjun bebas secara angka,” ujar Firman Yusi anggota Komisi II DPRD Kalsel
Ketua Komisi II bahkan mempertanyakan, apakah target pertumbuhan ekonomi 8,1% pada 2029 masih realistis, jika dukungan anggaran untuk sektor-sektor penggerak ekonomi terus berkurang. Terlebih, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditargetkan mampu menarik investasi sekitar 37 Triliun Rupiah pada 2027, tanpa dukungan anggaran yang memadai.
“Dari hari pertama saya mengetahui bahwa anggaran di Komisi II dengan mitra kerjanya turunnya terjun bebas bahasa kawan-kawan. Sehingga banyak program yang hari ini tidak akan terkerjakan. Akan tetapi saya minta komitmen daripada kawan-kawan SKPD Mitra Kerja, dari Dinas PTSP dan juga Perindustrian dan UPT-nya,” kata Muhammad Yani Helmi Ketua Komisi II DPRD Kalsel
Dalam rapat ini Komisi II meminta Bappeda dan BPKAD lebih cermat menyusun distribusi anggaran, terutama untuk program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Komisi II juga meminta tambahan transfer dari pemerintah pusat nantinya diprioritaskan untuk Program Mitra Kerja yang dinilai penting dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
