Pemko Palangka Raya Mulai Kehabisan Anggaran saat Karhutla Masih Membara
Palangka Raya, DUTA TV – Pemerintah Kota Palangka Raya tengah menghadapi keterbatasan anggaran untuk membiayai operasional penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lapangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengungkapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penanganan bencana, telah banyak terserap.
Di lain sisi, kebutuhan personel penanganan karhutla masih tinggi. Saat ini sekitar ada 360 personel harus dibiayai setiap hari, mulai dari kebutuhan operasional hingga konsumsi selama bertugas.
“Menteri Kehutanan maupun BNPB Pusat, terkait dengan kita, yang paling kita mohonkan adalah personel. Karena personel banyak nih, yang ada saja 360 yang harus kita biayai per hari, belum lagi makannya,” ujar Arbert, Rabu (23/9/2026).
Menurut Arbert, kondisi tersebut membuat kemampuan APBD Kota Palangka Raya semakin terbebani.
Pemerintah kota bahkan perlu menambah alokasi BTT melalui perubahan anggaran agar penanganan karhutla tetap dapat berjalan.
“APBD kita sudah mengalami kelelahan, karena BTT juga sudah kesedot habis. BTT harus kita tambah lagi di perubahan juga. Itu pun bakalan habis kalau ini sampai bulan Oktober,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemko Palangka Raya mulai mengubah strategi penanganan karhutla.
Fokus tidak lagi semata-mata melakukan pemadaman, tetapi memperluas pembasahan lahan untuk mencegah api semakin meluas.
“Maraknya kebakaran saat ini tidak mungkin lagi lakukan pemadaman, tapi kita lakukan pembasahan, mengurangi perluasan kebakaran, dan memperkuat kawasan-kawasan yang belum terbakar untuk dilakukan pembasahan,” jelasnya.
Arbert menegaskan pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat bukan karena Pemko terlambat menetapkan status tanggap darurat. Status tersebut, kata dia, telah ditetapkan sejak 1 Juni 2026.
Namun, panjangnya musim kemarau membuat kebutuhan operasional meningkat jauh di luar perkiraan.
“Bukan lambat. Kita dari 1 Juni sudah menetapkan, hanya saja waktu itu kita tetap mengandalkan APBD. Terlambatnya mengajukan proposal minta bantuan karena memang APBD kita sudah ngos-ngosan,” tegasnya.
Ia mengatakan kondisi cuaca yang berlangsung panjang membuat pemerintah harus menghitung ulang kemampuan keuangan daerah.
Karena kebutuhan penanganan terus berjalan, Pemko akhirnya mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat.
Beban anggaran tersebut diperkirakan masih akan meningkat apabila karhutla belum terkendali hingga Oktober.(dtk)
