Evaluasi Tata Kelola MBG Akan Prioritaskan Kelompok 3B dan Wilayah 3T
Jakarta, DUTA TV – Pemerintah serius mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin tepat sasaran, dengan memprioritaskan kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan fokus pada kelompok 3B dilakukan karena pemberian gizi pada kelompok tersebut dinilai paling efektif untuk mencegah dan menurunkan angka gizi buruk (stunting).
“Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ,” ujar Qodari, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.
“Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan,” katanya.
Program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena disalurkan secara rutin setiap hari selama masa sekolah berlangsung.
Ke depan, Qodari mengatakan pemerintah optimistis berbagai penataan dan penyempurnaan yang dilakukan akan semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan program, mulai dari aspek gizi hingga higienitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
“Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui,” tuturnya.
Dia menambahkan Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menata dan menguatkan tata kelola program MBG.
Seluruh rencana perbaikan tersebut dipastikan mendapat perhatian langsung dari presiden.
Tidak hanya mendapat perhatian dari presiden, evaluasi dan pengembangan program juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN).(ant)
