Pemprov Kalsel Dukung WFH ASN, Tunggu Arahan Resmi Pemerintah Pusat
Banjarmasin, Duta TV — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan terhadap rencana kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara pasca Lebaran 2026, namun pelaksanaannya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kalsel, Ariadi Noor, menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti kebijakan nasional terkait penerapan WFH bagi ASN.
Menurut Ariadi, kebijakan WFH merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam melakukan efisiensi, khususnya terkait penghematan energi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak.
Ia menekankan bahwa penerapan WFH tidak boleh dipandang sebagai penurunan kinerja. Sebaliknya, sistem kerja ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ASN melalui pemanfaatan teknologi digital.
Meski ada wacana WFH, namun ASN tetap dituntut menjaga kinerja dengan tetap terhubung secara daring serta melaporkan aktivitas harian selama bekerja dari rumah.
Pemprov Kalsel memastikan akan segera menindaklanjuti kebijakan tersebut setelah ada keputusan resmi, dengan tetap mengedepankan pelayanan publik dan kinerja optimal ASN.
Reporter: Mawardi
