Alokasi Dana Desa Turun Drastis, Desa Semayap Tiadakan Pembangunan Fisik
Kotabaru, DUTA TV — Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 turun drastis. Kondisi ini berdampak terhadap pembangunan di desa, salah satunya terjadi di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara.
Alokasi Dana Desa untuk Desa Semayap turun dari Rp4,3 miliar pada 2025 menjadi Rp1,3 miliar pada 2026.
Kepala Desa Semayap, Hamiah, mengatakan jumlah tersebut hanya cukup untuk membiayai operasional kantor desa serta membayar gaji perangkat desa, pengurus BPD, dan ketua RT.
Sedangkan untuk pembangunan fisik pada tahun ini terpaksa ditiadakan. Padahal sebelumnya ada puluhan usulan masyarakat, khususnya terkait perbaikan jalan.
Pihaknya semakin tak berkutik lantaran Dana Desa yang bersumber dari APBN juga dialihkan sebagian untuk program Koperasi Desa Merah Putih, sehingga hanya tersisa Rp373 juta dari sebelumnya Rp1,6 miliar pada tahun lalu. Akibatnya, bukan hanya pembangunan fisik yang harus dihentikan, tetapi juga pemberian BLT serta program ketahanan pangan.
“Dengan pengurangan itu alhamdulillah cukup saja, cuma fisik yang tidak bisa dibangun. Untuk gaji perangkat, BPD, RT dan biaya operasional masih bisa. Yang tidak bisa seperti penganggaran aset sama pembangunan fisik yang biasanya kita paving atau bangun titian,” jelas Hamiah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru, Basuki, mengatakan alokasi dana desa pada APBD 2026 hanya sebesar Rp163 miliar untuk dibagi ke 198 desa. Angka ini turun sekitar 40 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp300 miliar.
Penurunan tersebut menyesuaikan kemampuan keuangan daerah menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Sesuai ketentuan, alokasi dana desa dianggarkan minimal 10 persen dari Dana Alokasi Umum ditambah Dana Bagi Hasil yang diterima kabupaten.
Basuki berharap pada APBDes Perubahan maupun APBDes 2027 mendatang ada kenaikan anggaran.
Di tengah ketatnya anggaran, desa-desa diarahkan untuk melaksanakan maupun menunda program dan kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Reporter: Nazat Fitriah
