Disinyalir Ada Penyelewengan, Nelayan Makin Sulit Dapat BBM Bersubsidi
Banjarmasin, DUTA TV — Disinyalir ada penyelewengan, Nelayan Kalsel mengeluhkan makin sulitnya memperoleh BBM bersubsidi.
Komisi II DPRD Kalsel pun, langsung menanggapi keluhan itu dengan memanggil Pertamina, termasuk KSOP.
Berdasarkan catatan hanya 30% Nelayan Kalsel yang mendapat jatah BBM bersubsidi. Sementara, pihak pertamina menyebut kuota BBM yang disalurkan cukup untuk seluruh nelayan.
Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kalsel mengatakan, setiap harinya, para nelayan hanya dijatahi 10% dari kuota seharusnya. Ia ingin agar Komisi II menindaklanjuti ke BPH Migas dengan mengantongi data jumlah nelayan secara real untuk mencocokkan data.
“Itu kan per kabupaten ya per SPBU beda beda itu kita harus mengkompilasi cuman dari kuota yang ada terpenuhi sekian menurut mereka kuota itu cukup kata mereka kalau itu disalurkan sesuai nah itu yang saya bilang tadi sekarang siapa yang bertanggung jawab mengawasi penyaluran itu yang penting sampai gak ke nelayan berarti kan ada yang gak sampai kalau kaya mereka cukup ternyata tak cukup tapi gak sampai itu kenapa nah ini yang harus diawasi,” kata Suryatinah, Ketua HSNI Kalsel.
Sementara, Sekretaris Komisi II tak menampik ada dugaan penyelewengan, menyusul ada indikasi oknum pemilik kapal yang menambah jumlah armadanya untuk mendapat jatah subsidi BBM ini.
Padahal berdasarkan aturan dari kementerian kelautan dan perikanan, satu pemilik kapal hanya berhak mendapatkan subsidi untuk satu unit kapal.
“Satu pengawasan itu lebih penting kedua pemutrakhiran data betul-betul satu kapal milik satu orang tak boleh diwakilkan cuman hanya dengan kartu nelayan mereka bisa mengambil BBM bersubsidi ini yang menjadi perhatian makanya kami minta kesimpulannya data yang kami bawa ke BPH Migas itu benar-benar nelayan kami bicara real setiap satu orang pemilik betul-betul itu artinya terkonfirmasi bahwa posisi nelayan itu,” tutur Muhammad Iqbal Yudianor, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel.
“Memang BBM ini pasti bermasalaj terus karena kebutuhan kuota yang tersedia hanya 10% tapi akan kita upayakan pengawasan di lapangan dan November ke BPH Migas mudahan BBM bersubsidi ini bisa ditambah,” ucap Rusdi Hartono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel.
Dalam audiensi ini, Komisi II meminta KSOP untuk berkoordinasi dalam hal pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di SPBN, baik dengan Polairud dan TNI Angkatan Laut.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
