Salah Input Pekerjaan Orangtua, Banyak Siswa Miskin Tak Tercover KIP
Banjarmasin, DUTA TV — Akibat kesalahan saat menginput pekerjaan orangtua, banyak siswa tidak mampu di Kalsel, tak tercover kartu indonesia pintar atau KIP.
Hal itu terungkap saat sosialisasi perda penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan sekretaris komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas, kepada para ketua RT di Banjarmasin.
Akibatnya, banyak ketua RT yang menjadi sasaran para orangtua karena anaknya tidak termasuk data sebagai penerima KIP. Padahal, data penerima KIP bersumber dari sinkronisasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta data pokok pendidikan atau Dapodik.
Ketua Forum silaturahmi kepala SMA penggerak se Kalsel menuturkan, banyak siswa yang menuliskan jenis pekerjaan orangtuanya secara umum, yakni swasta. Padahal, pekerjaan orangtua siswa bersangkutan beragam, seperti buruh, pedagang, tukang ojek bahkan pengangguran yang harusnya masuk sebagai kriteria penerima KIP.
“Jadi kriteria penerima KIP ini semuanya sumbernya Dapodik itu link dengan di catatan sipil Disdik yang sering anak-anak keliru pada saat pengisian data pekerjaan orang tua dia mengisi pekerjaan orang tua umum menulis swasta sementara swasta bisa dimaknai pemborong pengusaha pedagang makanya saat kami di seykllah saat mengisi data jangan malu mengisi pekerjaan orang tya kalau dia buruh taruh buruh harian lepas kalau tidak ada pekerjaan tidak usah,” kata H. Mukhlis Takwin
“Mereka berasumsi KIP ini dimulai dari sekolah ternyata pengalaman yang ada diambil alih oleh Disdukcapil jadi proses dimulai dari Capil yang datanya diambil dari ketua RT. Kalau dari apa yg disampaikan KIP ini beoum maksimal atau belum berjalan sesuai yang diinginkan karena kendala persyaratan belum bisa dipenuhi masyarakat yang kriterianya orang miskin itu akan jadi PR kami kordinasi dengan Disdik untuk langkah-langkah bagaimana yang terbaik agar pemberian KIP ini bisa dilaksanakan dengan baik,” ucap H. Suripno Sumas
Selain mendapat keluhan tentang KIP, dalam sosper nomor 3 tahun 2017, wakil rakyat dari fraksi PKB ini juga menerima aspirasi terkait sistem penerimaan peserta didik baru yang diterapkan secara zonasi. Salah satu keluhannya, adalah peserta didik yang tidak diterima di sekolah manapun karena jarak tempat tinggal yang tidak strategis.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
