Jakarta, DUTA TV — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menyatakan komitmennya untuk menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang tidak rasional di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Dalam rapat dengan Komisi X, Nadiem mengatakan Kemendikbud akan memastikan bahwa kenaikan UKT haruslah rasional, bahkan di tingkat ekonomi yang paling tinggi sekalipun.
Nadiem juga meminta seluruh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa jika ada kenaikan UKT, maka haruslah rasional dan tidak terburu-buru dengan lompatan harga yang besar. Kebijakan ini akan dievaluasi dan diawasi oleh Kemendikbud.
“Dan saya berkomitmen beserta Kemendikbudristek untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak rasional itu akan kami berhentikan,” kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa (21/5).
Selain itu, Nadiem menyebut bahwa kebijakan kenaikan UKT setelah ada Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tidak akan berdampak pada klasifikasi UKT di tingkat rendah.
Namun, kebijakan ini akan berdampak bagi klasifikasi UKT di tingkat menengah dan atas. Nadiem menjelaskan bahwa UKT di PTN bersifat berjenjang dan selalu mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas.
Prinsip ini berarti bahwa mahasiswa dengan latar belakang berkecukupan akan membayar lebih banyak, sementara yang tidak mampu akan membayar lebih sedikit.
Perlu dicatat bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud Ristek mengklarifikasi pernyataan Sekretaris mereka, Tjitjik Sri Tjahjandarie, yang menyebut kuliah sebagai kebutuhan tersier alias tidak wajib.
Dirjen Dikti Abdul Haris menyatakan akan berupaya mengusahakan pendidikan tinggi menjadi hal yang utama, mengingat kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) demi membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.(cnni)
