Kotabaru, Duta TV — Bangunan tempat budidaya dan pembibitan ikan di UPTD Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut atau PBAPL Kotabaru sangat tak layak.
Bagian atap yang bolong membuat fasilitas di tempat ini tak lagi bisa difungsikan. Kondisi ini diperparah dengan alat filtrasi air laut juga sudah terbilang tua. Belum lagi, permasalahan listrik yang tidak stabil membuat proses keberlangsungan pembibitan sangat terganggu.
Saat meninjau lokasi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyebut bahwa jika perbaikan tidak disegerakan, maka dikhawatirkan berpengaruh besar terhadap pengembangan pembibitan ikan. Kondisi ini ditengarai ketidakjelasan status aset, di mana UPTD di bawah pengelolaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel ini belum juga diserahkan pemerintah kabupaten setempat ke pemerintah provinsi sejak diusulkan di 2019 lalu. Akibatnya, perbaikan yang diusulkan tak bisa maksimal.
“Tentu saja, dari dulu saya pernah kesini. Sama persoalan aset sudah kita urus sejak lama, sejak 2019 ini sudah kita sampaikan dengan Pemkab melalui Sekdanya. Tapi sampai hari ini belum ada respons. Kondisi balai ini sangat memprihatinkan. Atapnya bolong-bolong, mau minta ganti ini belum ada. Serah terima ini susah. Untuk mengembangkan benih ikan, kita juga menderita. Filterisasi yang jadul perlu diganti segera, karena seperti yang kita lihat, ini adalah penangkaran atau pembibitan ikan benih kecil. Kalau filterisasi tidak mumpuni, ini berpengaruh pada bibit yang sekarang menjadi perhatian serius kami,” tutur Muhammad Yani Helmi.
Sementara, bukan hanya permasalahan fasilitas, Kepala Balai PBAPL Kotabaru juga mengeluhkan seringnya terjadi pencurian bibit ikan bawal bintang yang menjadi primadona di Kotabaru, karena pengawasan yang kurang maksimal. Ia menyebut persoalannya ditengarai bangunan rumah jaga yang tak layak ditinggali, sehingga kondisi itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Untuk bawal bintang ini memang kemarin sempat terjadi pencurian, karena kondisi rumah jaga kita sudah tidak layak. Sehingga untuk petugas jaga disana, kesulitan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Kita sudah kerjasama dengan aparat setempat. Kedepan, kita berharap bisa memiliki fasilitas untuk rumah jaganya,” ujar Akhmad Baihaki, Kepala Balai PBAPL Kotabaru
Komisi II berharap ada perhatian semua pihak, terlebih daerah ini rencananya bakal dibangun industri besar, yaitu pelabuhan skala regional Kalimantan.
Tim Liputan
