Banjarmasin, Duta TV — Masih adanya kendala dan permasalahan terkait PPDB dengan sistem zonasi mendapat sorotan dari DPRD Kota Banjarmasin, terutama Komisi IV. Dewan Kota Banjarmasin menyarankan sistem penerimaan dengan menggunakan zonasi untuk dievaluasi, apakah tetap layak diberlakukan atau diganti.
Pasalnya, sistem ini membuat beberapa sekolah kesulitan untuk mencari peserta didik. Terbukti, selama sistem zonasi diberlakukan, beberapa sekolah masih kekurangan murid. Di tahun ini, dewan mendapat laporan bahwa terdapat 16 SMP di Banjarmasin yang kekurangan peserta didik.
Sekretaris Komisi IV, Mathori, menyatakan bahwa sistem zonasi juga menyulitkan para peserta didik yang memiliki lokasi rumah jauh dari sekolah untuk mencari tempat pendidikan. Mereka sering kalah bersaing dengan peserta didik lain yang lebih dekat dengan sekolah.
“Yang saya pertanyakan dengan sistem zonasi ini kan kasihan untuk anak yang jauh dengan tempat sekolah karena jarak mereka jauh dan tertolak oleh zona. Ini harusnya pemerintah harus melek lah, harus dievaluasi. Akibat zona ini banyak masyarakat yang tidak bisa memilih sekolah dan juga adanya kekurangan peserta didik di sekolah. Paling tidak ini dievaluasi,” kata Mathori.
“Iya jadi sampai saat ini kan setidaknya terhitung ada 16 sekolah yang memang memiliki murid, namun memang masih belum sesuai kuota. Jadi saat ini kita sarankan untuk bisa membuka offline,” kata Nuryadi, Kadisdik Kota Banjarmasin.
Diketahui, sistem zonasi saat PPDB diberlakukan sejak 2017 di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Dalam prosesnya, cukup banyak persoalan yang muncul selain sistem zonasi, mulai dari jaringan yang bermasalah hingga upaya pemalsuan dokumen kependudukan yang kerap mengemuka setiap tahun.
Reporter: Ade Yanuar
