Kubu pro pemerintah menguasai seluruh posisi ketua di jajaran legislatif. Ketua DPR dipegang Puan Maharani yang merupakan politikus PDIP, pendukung utama Presiden Joko Widodo.
Ketua MPR dijabat oleh Bambang Soesatyo, politikus Partai Golkar yang juga pendukung presiden. Kemudian ketua DPD dimenangi oleh La Nyalla Matalliti yang pada pilpres lalu menyatakan dukungannya ke Jokowi.
Penguasan kursi pimpinan dewan oleh kubu pro pemerintah memicu kekhawatiran akan minimnya proses pengawasan. Namun anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai, masyarakat tetap akan mengawasi dengan seksama jalannya kinerja legislatif selama lima tahun ke depan. Jika kinerja tak sesuai, maka hal tersebut bisa berdampak pada citra mereka di mata rakyat.
PKS sendiri mengaku ikut mengawasi kinerja DPR yang lebih banyak diisi parpol koalisi pemerintah. “Sebenarnya, itu hanya posisi saja ya. Segalanya sudah diatur sehingga tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah. Kemudian tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, ” ujar Nasir kepada wartawan usai mengisi diskusi di Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).
Anggota DPR pejawat ini pun menegaskan jika semua hal di parlemen sudah diatur dengan aturan main. Dan semua sepakat konsisten dengan aturan itu. “Masyarakat mengawasi. Tentu PKS juga mengawasi, ” tambah mantan anggota Komisi III DPR Periode 2014-2019 ini.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung buka suara untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Kekhawatiran tersebut, yakni Puan yang berlatar partai politik PDI Perjuangan sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kritik parlemen kepada pemerintah akan melempem.
“Dalam kehidupan demokrasi, kritik itu akan datang bertubi-tubi, mau ketua DPR PDIP atau apa, nggak ngaruh,” kata Pramono, Rabu (2/10).
Pramono mengatakan rakyat masih memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah, khususnya presiden. Hal ini, menurutnya, juga terjadi pada era DPR periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo dari Partai Golkar sebagai partai koalisi pemerintah.
