PPP Batulicin Tak Miliki Pabrik Es, Komisi II Prioritaskan di APBD 2024
Tanah Bumbu, Duta TV — Sering dikeluhkan nelayan karena tak memiliki pabrik es, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Batulicin menjadi sasaran kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel. Sejak 2019 lalu, PPP Batulicin hanya mampu memenuhi 10 ton es dari total kebutuhan 1.350 ton es pertahunnya, lantaran tak memiliki pabrik es sendiri.
Padahal, PPP Batulicin selalu menjadi penyumbang PAD yang cukup signifikan untuk Kalimantan Selatan. Hal itu membuat kunjungan kerja Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi memiliki banyak catatan, salah satunya memprioritaskan pembangunan pabrik es di atas lahan pelabuhan.
Anggota Komisi II Burhanuddin meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel mengusulkan pembangunan pabrik es untuk bisa diprioritaskan di APBD Murni 2024. Terlebih, PPP Batulicin masih memiliki sisa lahan kosong seluas 2,5 hektar.
“Jadi menurut kami, sementara ini perlu sekali pelabuhan UPTD yang ada di Kalsel itu tetap yang terbaik adalah Batulicin. Tapi di sisi lain masih banyak kekurangan. Inilah yang merupakan kebutuhan nelayan. Pertama, masalah SPBN, kebutuhan BBM nelayan kita rohnya tanpa BBM tak bisa jalan. Selain itu, terkait pabrik es, diusahakan agar ada pabrik khusus oleh PPP. Harus ada, sebab dulu tahun 2019 persiapan hanya 10 ton. Berapa ratus nelayan, kebutuhan 1.350 ton. Persiapan yang ada cuma 10 ton. Kekurangannya sangat banyak. Kami berharap ini menjadi prioritas. Hal-hal lain menjadi prioritas kedua, es pabrik menjadi prioritas pertama. Mumpung bulan depan DPRD Kalsel rapat Banggar untuk persiapan 2024, kalau bisa disiapkan di anggaran untuk pabrik es, sehingga pabrik es disetujui di 2024,” ucap Burhanuddin.
“Ini menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih giat lagi karena ada dukungan dari Komisi II, seperti yang disampaikan, utama prioritas adalah pabrik es. Kita belum mempunyai pabrik es di PPP Batulicin ini,” kata Rusdi Hartono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel
“Dari kunjungan ini memacu kami bekerja lebih baik. Kami juga akan berusaha mengembangkan pelabuhan melalui anggaran, sehingga peningkatan PAD akan tercapai, khususnya target yang akan direncanakan,” ujar Akhmad Syarwani, Kepala PPP Batulicin.
Selain terkait pabrik es, Komisi II juga memberi catatan agar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN tak lagi dikelola pihak ketiga, melainkan diserahkan ke PPP Batulicin. Hal itu untuk menambah pemasukan dan capaian target PAD dari sektor pelabuhan perikanan.
Tim Liputan
