Pesimis Tercover APBD, Kalsel Dorong RTLH dengan CSR
Jakarta, DUTA TV — Komisi III DPRD Kalimantan Selatan pesimis penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tuntas di tahun 2024 mendatang. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan dari APBD melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) hanya mampu menangani sekitar 500 unit pertahunnya.
Mereka pun mendorong terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mampu memaksimalkan penanganan RTLH dengan dana CSR.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Abidinsyah saat melakukan kunjungan kerja ke Disperkim DKI Jakarta.
Ia menyebut pengelolaan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni adalah sebuah tantangan kompleks dan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan permukiman yang ideal dan layak huni.
“Di sini ada bantuan CSR dalam rangka penanganan rumah kumuh dan ini nanti akan kita coba. Bagaimana Kalsel bisa minimal ada pergub atau perda yang bisa CSR kan potensi untuk membantu masyarakat tidak mampu. Kita banyak pengusaha, Baznas dll. Dan kita masukkan ke situ. Selama ini kan hanya dana APBD saja. Kita di Kalsel alhamdulillah coba terus mendorong minimal visi misi gubernur kita selesai 2024. Kalau melihat anggaran mungkin belum selesai. Kalau anggaran Perkim ditambah bisa selesai,”jelasnya.
Seperti diketahui, di tahun 2023 Disperkim Kalimantan Selatan memiliki total anggaran Rp39 milyar untuk kegiatan penanganan kawasan kumuh, jalan lingkungan dan rumah tidak layak huni. Untuk RTLH sendiri, baik itu di pemukiman ataupun rehabilitasi karena bencana, jumlahnya mencapai 530 unit. Hanya saja jumlah itu tak sebanding dengan total RTLH di Kalimantan Selatan yang mencapai 40 ribuan.
Tim liputan
