BANJARMASIN, DUTA TV — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD Kalsel membahas anggaran program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui rapat Badan Anggaran.
Dalam rapat ini, Pemprov Kalsel mengusulkan untuk mengalokasikan 30 persen dari APBD Kalsel bagi program makan gratis bagi pelajar pada tahun mendatang. Dengan dialokasikannya 30 persen anggaran ini, sejumlah kegiatan yang dinilai kurang prioritas akan dipangkas dan dirasionalisasi.
Beberapa langkah efisiensi tersebut mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas, rapat, serta kegiatan lainnya yang dianggap tidak efisien.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel berharap agar tak hanya SKPD Pemprov Kalsel, tetapi juga DPRD Kalsel turut melakukan efisiensi anggaran. Sementara Ketua DPRD Kalsel menyatakan tidak keberatan, asalkan kemampuan keuangan daerah memadai untuk pelaksanaan program ini.
“Saya sudah mengeluarkan edaran terkait rasionalisasi belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, penelitian yang bisa ditunda untuk memaksimalkan ke pekerjaan yang bermanfaat mendukung program pemerintah pusat,” kata Rizali Anwar, Sekdaprov Kalsel
“Hasil rapat kami seluruh Indonesia itu program presiden, tapi dievaluasi lagi di daerah masing-masing. Mungkin nanti ada usulan ke DPRD kabupaten/kota bagaimana anggaran harus kita jelaskan lagi untuk substansinya. Melalui rapat perintah itu akan kita laksanakan, tapi kita lihat nanti dengan kemampuan daerah, tapi itu akan kita laksanakan,” ucap H. Supian HK, Ketua DPRD Kalsel.
Selain membahas tentang program makan siang gratis, rapat Badan Anggaran juga membahas rencana pendapatan daerah 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp10,17 triliun lebih. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,615 triliun lebih—naik sekitar Rp281 miliar dari tahun 2024—transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp5,385 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp16,638 miliar lebih.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
