Martapura, DUTA TV — Bupati Banjar Saidi Mansyur beserta jajaran satuan kerja perangkat daerah mengikuti rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), termasuk membahas sejumlah persoalan yang belum bisa dituntaskan Pemkab Banjar.
KPK berkoordinasi dan mensupervisi Pemkab Banjar dalam menekan potensi tindak pidana korupsi, sekaligus memberikan atensi upaya peningkatan pendapatan dari pajak daerah, Rabu.
“Bersyukur dengan koordinasi yang dilakukan oleh KPK RI, sehingga bisa memperbaiki sejumlah pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan aset daerah,”ucap Saidi.
Perwakilan KPK RI, Marulitua, mengingatkan kembali 7 hal yang rawan dan berpotensi terjadi korupsi, agar dihindari para pejabat dalam menjalankan tugas. Yakni kerugian negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap dan benturan kepentingan dalam pengadaan.
Apabila para pejabat dapat menghindari ke tujuh tindakan itu, tidak akan berhadapan dengan aparat hukum, ataupun berbisnis menggunakan nama keluarga yang berhubungan dengan jabatan yang dipegang.
“Kami berkoordiansi dan mendorong pencegahan korupsi,”katanya.
Dalam agenda terungkap pula beberapa aset Pemkab Banjar yang masih bermasalah dengan masyarakat dan diharapkan segera dituntaskan agar tidak menjadi temuan dari BPK.
Reporter : Tarida Sitompul
-
-
-
-
