![](https://dutatv.com/wp-content/uploads/2022/12/011222-smk.jpg)
Jakarta, DUTA TV — Khawatir guru dan murid jadi kelinci percobaan sistem pendidikan, Komisi IV DPRD Kalsel menyambangi Ditjen PAUD Dikdasmen untuk memperdalam kurikulum Merdeka.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Abdul Hasib Salim tak ingin penerapan kurikulum Merdeka tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah.
Pasalnya diakuinya, saat ini Dinas Pendidikan Kalsel sudah mewajibkan seluruh SMK menerapkan kurikulum Merdeka. Hal itu dinilai sah – sah saja sepanjang sekolah tersebut mampu. Namun ia ingin ada sinkronisasi dari Pusat ke daerah, termasuk informasi menyeluruh kepada pemegang wewenang di daerah tentang kurikulum Merdeka. Ia berhadap Kalimantan Selatan nanti menjadi contoh untuk penerapan kurikulum Merdeka.
“Kurikulum Merdeka ternyata belum pas dilaksanakan secara menyeluruh. Karena itu diserahkan kepada unit masing – masing. Ternyata itu terjadi di lapangan. Mereka masih banyak yang pakai kurikulum 2013. Oleh karena itu kepada Disdik mewajibkan melaksanakan tapi sebenarnya tidak begitu. Diserahkan ke kemampuan masing – masing,”katanya.
Dalam diskusi ini, Kepala Pokja Inovasi dan Transformasi Ditjen PAUD Dikdasmen menjelaskan, kurikulum Merdeka diluncurkan sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar. Namun kurikulum Merdeka masih berupa opsi, bukan kewajiban.
Tim liputan