Banjarmasin, DUTA TV — Kebijakan pemerintah pusat terkait isolasi terpadu bagi pelaku perjalanan luar daerah sesuai permenkes RI nomor hk.01.07Menkes4642,2021. mendapat protes keras dari ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin.
Dalam Permenkes tersebut diatur terkait pelaku perjalanan dari luar daerah harus mengikuti isolasi terpadu yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
Keputusan ini diakui Lutfi akan menghambat perbaikan ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu, kebijakan ini juga tak diikuti suntikan anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah, padahal untuk penyelenggaraannya sendiri dinilai akan menelan biaya uang cukup besar.
“Terkait protes keras yang saya sampaikan terkait pelaku perjalanan melalui pesawat udara, ini menurut kami dampaknya akan besar bagi kita, terutama dari sektor ekonomi, kebijakan pemerintah pusat ini sudah semestinya diikuti bantuan anggaran, bagaimana implementasinya didaerah, diketahui pemerintah pusat tidak memberikan bantuan apapun ke daerah terkait kebijakan ini, ini akan jadi beban daerah, isolasi mandiri selama lima hari akan memakan anggaran yang luar biasa,” Ucap M. Luthfi Saifuddin.
Sementara itu, saat dihubungi via telepon selular kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengaku saat ini masih belum ada pelaku perjalanan yang menjalani isoter, selain kontingen Kalimantan Selatan yang bertolak ke Papua beberapa waktu lalu.
Reporter : Nina Megasari
