Banjarmasin, DUTA TV — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro tahap ke enam.
Masa perpanjangan selama 14 hari, terhitung sejak 20 April 2021.
Pada tahap ini, Pemerintah Pusat menambah lima provinsi baru yang akan menerapkan kebijakan yang sama yakni Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat.
Dengan demikian, total ada 25 provinsi yang menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro, termasuk provinsi Kalsel.
“Terkait PPKM Mikro, kita akan memperpanjang,” ujar Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan covid-19 di provinsi ini, Senin 19 April 2021, di Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin.
Safrizal menggelar rakor didampingi Penjabat Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala BPBD Kalsel Mujiyat dan Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Muhammad Muslim.
Rapat juga digelar secara virtual diikuti para anggota Tim Pakar dari Universitas Lambung Mangkurat.
Dikatakan Safrizal, secara nasional Pemerintah mengklaim penerapan PPKM Mikro cukup efektif menekan laju penularan Covid-19.
Selama PPKM mikro diterapkan, pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah menunjukkan perbaikan, yakni dengan penurunan kasus.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalsel ujarnya, tetap meminta masukan semua pihak terkait, termasuk dari Polri, TNI, Tim Pakar, dan pihak lainnya untuk kegiatan yang lebih efektif.
Sekaligus mengevaluasi kekurangan pelaksanaan. Karenanya, selain membahas masalah penanganan covid-19 dan efektifitas PPKM Mikro, Pemprov Kalsel menyusun kembali keanggotaan satuan tugas (satgas) sesuai kebutuhan kekinian.
Rapat dipimpin Penjabat Sekdaprov setelah rakor.
Mengawali rakor, Pj Gubernur memaparkan perkembangan kasus covid-19 di Kalsel, mulai peningkatan kasus baru, angka pasien sembuh, meninggal dunia, hingga tingkat hunian pasien karantina di rumah sakit atau tempat khusus.
Intinya, dari data yang disebutkan, masih terjadi peningkatan kasus covid-19 di 13 kabupaten/kota se Kalsel, tertinggi di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Kasus sembuh 88,60 persen, di bawah angka nasional 90.7 persen, kasus meninggal 2,8 persen masih di atas angka nasional 2,7 persen.
Sedangkan kasus sembuh 8,56 persen, di atas rata-rata nasional 6,6 persen.
Safrizal beranggapan, masih tingginya kasus di Kalsel karena tingginya testing, dan factor lain karena kesadaran masyarakat berkurang atau kendor penerapkan protokol kesehatan, ditambah mobilitas masyarakat.
Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah setuju dengan pernyataan itu. Hal itu ujarnya indikasi masyarakat mulai bosan dan sebagian lagi pasrah dengan keadaan.
Kondisi ini ujar Firmansyah perlu disikapi dengan penyampaian informasi yang benar.
“Dari pantauan kita, tempat ibadah ada yang masih menerapkan protokol kesehatan, tapi ada juga yang sudah mengabaikannya,” ujar Firmansyah.
Salah satu tim pakar, Shaduqi mengatakan, momentum Ramadan ini bisa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan lagi pentingnya protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah dengan melibatkan orang terdekat seperti iman masjid setempat atau penceramahnya.
Sosialisasi vaksinasi juga perlu disampaikan, sehingga masyarakat tidak terpengaruh isu-isu yang menyesatkan.
“Masyarakat yang sudah vaksin perlu diberitahu bahwa mereka tidak sepenuhnya aman dari penularan covid-19,” jelas psikolog ini.
Beberapa tim pakar lain juga menyampaikan tanggapan mereka seputar penanganan covid-19 kedepan di Kalsel agar lebih efektif.
Selain itu, mereka juga mengingatkan potensi penularan di masa bulan puasa ini dan lebaran nantinya, hingga perlu langkah-langkah antisipasi. (Sal/Adpim)
Tim Liputan
