Jakarta, DUTA TV — Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan pemerintah sengaja mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 20 persen untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan di dalam negeri.
“Betul (alokasi dana 20 persen dari dana desa untuk mengantisipasi krisis pangan),” ungkap Abdul kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/6).
Jika dihitung, maka pemerintah menganggarkan Rp13,6 triliun untuk ketahanan pangan dari total dana desa yang mencapai Rp68 triliun pada 2022.
Menurutnya, pengamanan bahan pangan harus dimulai dari tingkat desa atau tempat para petani.
“Bahkan di level desa pun dilakukan antisipasi, agar desa-desa di Indonesia memiliki kemampuan menghadapi krisis pangan,” kata dia.
Ia menyebutkan program ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemanfaatan dana desa. Bahkan, daerah diizinkan menggunakan sisa dana covid-19 untuk menambah anggaran ketahanan pangan.
Krisis pangan saat ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Hal ini lantaran setelah pandemi covid-19 mereda, daya beli masyarakat pun ikut pulih, namun tidak diiringi dengan peningkatan produksi yang selama pandemi turun drastis.
Ditambah lagi dengan ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina yang membuat harga pangan melonjak beberapa waktu terakhir.(cnni)
