DPRD Kalsel Kebut Penggodokan Raperda Tentang Stunting
Banjarmasin, DUTA TV — DPRD Provinsi Kalsel mengebut penggodokan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang stunting, sebagai komitmen membantu percepatan penurunan prevalensi stunting di Kalimantan Selatan.
Hal itu diungkapkan ketua DPRD Kalsel, saat melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia, Pemprov Kalsel serta BKKBN, dalam rangka menjalin sinergitas untuk mengatasi persoalan stunting di banua.
Raperda yang merupakan inisiasi dari komisi IV itu, nantinya diharapkan memiliki andil besar dalam pengalokasian anggaran untuk menurunkan stunting di angka 14% pada 2024 mendatang.
Saat ini, stunting masih berada di atas angka rata-rata nasional, yakni 24,6% ketua DPRD Kalsel juga meminta komitmen dari semua pihak, termasuk Bank Indonesia, mengingat inisiasi perda merupakan pertama di Indonesia.
“Ini suatu upaya payung hukum supaya mudah mengalokasikan anggaran dananya ini ranah komisi IV nanti mereka kordinasi dengan staleholder supaya percepatan perda ini sebagai payung hukum agar anggaran bisa turun ke daerah masing-masing insyallah rampung tahun ini ini yang pertama,” kata H Supian HK, Ketua DPRD Kalsel.
“Jadi yang seperti kami sampaikan contohnya kebijakan kami sangat infensif mendukung pengembangan UMKM di Kalsel dengan berkembang itu juga memberikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat kami memang tidak punya program langsung untuk pengentasan kemiskinan tentunya melalui kebijakan-kebijakan yang kami terapkan di daerah,” ucap Wahyu Pratomo, Kepala Perwakilan BI Kalsel.
“Dimana diharapkan dari BI sebagai pelaku BUMN bisa terlibat dalam program percepatan penurunan stunting salah satunya kegiatan bapa asuh anak stunting dimana harapannya kita dari BKKBN menyiapkan data by name by adress data keluarga yang terindikasi stunting dan keluarga berisiko stunting,” kata Sopyan, Plh Kepala BKKBN Kalsel.
Khusus untuk program sosial, BI akan memprioritaskan penyalurannya ke 5 daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel, yakni Barito Kuala, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Hulu Sungai Utara. Provinsi Kalsel sendiri masuk dalam 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
