![Komisi IV DPRD Kalsel gelar rapat kerja Pansus Empat Evaluasi LKPJ Gubernur tahun 2023 bersama Dinas Sosial](https://dutatv.com/wp-content/uploads/2024/04/Komisi-IV-DPRD-Kalsel-gelar-rapat-kerja-Pansus-Empat-Evaluasi-LKPJ-Gubernur-tahun-2023-bersama-Dinas-Sosial.jpg)
Banjarmasin, Duta TV — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong terpenuhinya 2 persen kuota untuk kaum disabilitas pada rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN mendatang.
Dorongan itu disampaikan dalam rapat kerja Pansus Empat Evaluasi LKPJ Gubernur tahun 2023 bersama Dinas Sosial. Dinsos diminta aktif dan tidak mempersulit disabilitas untuk mendapatkan rekomendasi.
Wakil Ketua Komisi Empat berharap agar kaum difabel yang cukup banyak di Kalsel dapat diterima sebagai pekerja di kantor atau instansi yang ada, dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi fisik para disabilitas yang memang cocok untuk direkrut. Apalagi, dalam waktu dekat, ada rencana perekrutan CASN, termasuk penerimaan di Kepolisian. Komisi Empat tak ingin penyandang disabilitas di Kalsel merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah.
“Kami berharapnya untuk kuota disabilitas itu kami harapkan bisa terpenuhi, artinya jangan sampai disabilitas merasa tidak diperhatikan, khususnya dari Dinsos. Kebetulan beliau juga mengatakan bahwa dari Kepolisian, mereka lagi mau melaksanakan kerjasama untuk disabilitas dipekerjakan di kepolisian, tetapi dalam hal apa disabilitasnya memang ada beberapa kategori, artinya bukan seperti disabilitas autisme, melainkan kekurangan fisik, tetapi itu diberi pekerjaan secara administrasi saja,” tutur Gina Mariati, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel.
“Kebetulan saya pernah diundang oleh pihak Polda Kepolisian bahwa memang Kapolri sudah mengintruksikan disabilitas bisa diterima di Polri dan di Pegawai Negeri bahwa disabilitas jadi prioritas pada P3K atau ASN. Kami dari Dinsos siap membantu dan memberi rekomendasi kalau memang sesuai jurusannya oleh pihak-pihak yang memerlukan,” kata Muhammadun, PLT Kepala Dinsos Provinsi Kalsel.
Dalam rapat ini, juga mengemuka terkait penanganan kemiskinan ekstrem yang angkanya masih cukup tinggi di Kalsel. Poin akan menjadi masukan dan rekomendasi dari Pansus Empat DPRD Kalsel ke Gubernur Kalimantan Selatan.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti